Womanindonesia.co.id – Visa, pemimpin pembayaran digital global, telah berhasil menyelesaikan program tahunan “Ibu Berbagi Bijak 2023,” yang dimulai sejak 2017. Program ini bertujuan untuk memberdayakan pengusaha perempuan dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan mereka, sekaligus mendukung perkembangan bisnis UMKM.

Inisiatif ini telah sukses melatih 315 pemilik UMKM di Tasikmalaya dalam manajemen keuangan, pemanfaatan platform digital, serta branding dan pemasaran melalui serangkaian lokakarya, pendampingan, dan business matching.

Program “Ibu Berbagi Bijak 2023” adalah hasil kolaborasi dengan Maxi Consulting, didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Riko Abdurrahman, Presiden Direktur Visa Indonesia, menyatakan, “Inisiatif Ibu Berbagi Bijak ini mencerminkan komitmen kami dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan mengakui peran penting para pengusaha perempuan dalam perekonomian kita. Kami senang bisa berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan dan digital serta membantu perempuan pemilik UMKM di Singaparna melalui program ini.”

Hasil penilaian sebelum program menunjukkan bahwa lebih dari separuh (59%) UMKM yang berpartisipasi tidak memiliki buku kas untuk mengelola bisnis mereka. Namun, melalui lokakarya dan pendampingan, sebanyak 24,88% peserta mulai mengadopsi aplikasi pembukuan untuk pencatatan keuangan mereka setelah berpartisipasi dalam program ini.

Salah satu peserta, Pipih Siti Sopiyah, pemilik usaha telur asin, menyatakan, “Saya mendapatkan ilmu berharga dalam rangkaian lokakarya ini, mulai dari pembukuan dan manajemen bisnis hingga strategi untuk mengembangkan usaha saya. Saya bersyukur bisnis saya berkembang, dan saya lebih disiplin dalam pembukuan.”

Syarifah Asmah, pemilik toko fashion di Citeureup, Singaparna, juga merasa terbantu, “Program Ibu Berbagi Bijak memberikan banyak pengetahuan, inspirasi, dan pengalaman kepada saya. Saya ingin menerapkan ilmu yang telah saya pelajari melalui program ini dan mengembangkan bisnis saya agar lebih sukses.”

Selain literasi dan manajemen keuangan, program Ibu Berbagi Bijak tahun ini juga telah memberikan orientasi digital kepada 59,70% peserta aktif dalam hal branding dan pemasaran di media sosial. Menurut laporan Maxi Consulting, sebanyak 11,44% peserta aktif berhasil mendapatkan izin usaha, sementara 64,68% peserta aktif telah mendaftar di platform e-commerce untuk memperluas jangkauan bisnis mereka secara nasional. Selain itu, 24,88% peserta aktif program saat ini sedang dalam proses untuk dihubungkan dengan Shopee Export untuk menjajaki peluang di pasar ekspor.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, Iwan Ridwan, menegaskan pentingnya program ini dalam membangun budaya inovasi dan kemandirian. Ia menyatakan, “Program literasi keuangan memainkan peran penting dalam perjalanan ini, karena program ini membekali para wirausahawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi lanskap bisnis yang kompleks.”

Halimatus Sa’diyah, Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan di OJK, menekankan pentingnya literasi keuangan dan pemberdayaan UMKM dalam perekonomian saat ini. “Pemahaman yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berizin dan diawasi oleh OJK sangat penting untuk keberlanjutan usaha UMKM.”

Irene Heniwati, Analis Eksekutif Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, menyatakan harapannya bahwa program-program seperti Ibu Berbagi Bijak dapat terus menjadi pionir dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama UMKM, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejak 2017, program Ibu Berbagi Bijak telah memberikan dampak positif bagi lebih dari 1.400 wanita melalui workshop dan pendampingan. Dalam tahun 2021 dan 2022, bekerja sama dengan Maxi Consulting, program ini telah berhasil memberikan dampak positif kepada lebih dari 1.000 UMKM di Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Jawa Barat, dengan dukungan dari pemerintah daerah terkait, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan kementerian terkait.