Womanindonesia.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, menegaskan pentingnya peran perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. Hal ini disampaikannya dalam forum silaturahmi gerakan perempuan yang digelar di Rumah Dinas Wakil Ketua DPD RI, Jakarta Selatan, Kamis (13/3).

Dalam forum yang dihadiri berbagai organisasi perempuan seperti Maju Perempuan Indonesia (MPI), Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI), dan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), GKR Hemas menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan di era kepemimpinan baru Presiden Prabowo-Gibran.

“Perempuan Indonesia telah menunjukkan kontribusi luar biasa di berbagai sektor. Namun, tantangan ke depan semakin kompleks, terutama dalam memastikan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan bangsa,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, Rita Kalibonso, Ketua GPPI, menekankan perlunya perhatian khusus terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan strategi perlindungan yang lebih kuat. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan bagi perempuan yang berkiprah di legislatif, eksekutif, dan posisi strategis lainnya.

“Seperti yang sudah dilakukan Ibu Ratu, kita harus terus mendukung perempuan di ruang politik. Dengan lebih banyak perempuan di posisi strategis, kebijakan yang berpihak pada hak perempuan akan lebih mudah terwujud,” kata Rita.

Sejarah telah mencatat bahwa gerakan perempuan memiliki andil besar dalam perjalanan bangsa, dari masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Salah satu bukti nyata adalah kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen dan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Melani Suharli, Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014, menambahkan bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Ia berharap agar gerakan perempuan terus mendorong penyelesaiannya.

Menutup diskusi, GKR Hemas menekankan bahwa gerakan perempuan harus semakin solid dalam menghadapi tantangan yang ada. Menurutnya, perubahan positif hanya bisa tercapai dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

“Hasil diskusi hari ini sangat penting. Harapan-harapan baik ini memerlukan kerja sama semua pihak untuk menciptakan perubahan yang lebih inklusif bagi perempuan Indonesia,” tutupnya.

Melalui forum ini, GKR Hemas kembali mengingatkan bahwa perempuan bukan hanya objek kebijakan, tetapi harus menjadi subjek yang aktif dalam membentuk kebijakan dan menentukan arah masa depan bangsa.